Komitmen Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan kini terlihat bergerak dinamis pada dua sisi sekaligus: penguatan kearifan lokal di dalam negeri dan diplomasi strategis di kancah internasional. Langkah ini tercermin dari aktivitas Kementerian Kehutanan yang baru-baru ini mempererat hubungan dengan masyarakat adat di Sulawesi Selatan, sembari memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum kehutanan Asia di Bhutan.
Penghormatan Adat dan Tanggung Jawab Baru
Di Tongkonan Borong, Toraja Utara, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima penghormatan tinggi berupa gelar adat “Bala Padang Kambuno Langi”. Gelar ini memiliki makna filosofis yang mendalam, yakni sebagai pemimpin wilayah yang berfungsi memayungi serta melindungi masyarakat. Pemberian gelar tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengakuan atas kontribusi seseorang bagi komunitas adat setempat.
Merespons pemberian gelar ini, Raja Antoni menyatakan rasa terima kasihnya dan menegaskan bahwa gelar tersebut membawa amanat berat yang harus dijalankan. Politisi Kabinet Merah Putih ini berjanji akan mendedikasikan diri sekuat tenaga untuk menjaga hutan dan melindungi masyarakat, khususnya di wilayah Toraja. Baginya, memimpin wilayah Indonesia berarti harus mampu menjadi pelindung bagi masyarakat yang hidup di dalamnya.
Status Hutan Kemasyarakatan Nanggala
Komitmen perlindungan tersebut langsung diwujudkan melalui kebijakan nyata di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah secara resmi memberikan status hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan Nanggala. Kebijakan ini disambut antusias oleh Samuel Sumarre Sabandar, perwakilan masyarakat Tongkonan Borong.
Menurut Samuel, keputusan ini adalah kehormatan besar bagi keluarga besar masyarakat setempat. Dengan status legal ini, warga kini dapat kembali memanfaatkan potensi hutan Nanggala melalui mekanisme pengelolaan yang bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa akses ini sangat vital bagi kesejahteraan warga, seraya tetap mengharapkan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat agar fungsi hutan tetap terjaga.
Diplomasi Kehutanan di Bhutan
Semangat pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang diterapkan di Toraja tersebut sejalan dengan narasi yang dibawa Indonesia ke panggung internasional. Pada pertemuan Komite Penasihat Regional Model Forest Network–Asia (RMFN–Asia) yang berlangsung 2–7 Februari 2026 di Paro, Bhutan, Indonesia kembali menegaskan komitmennya.
Agus Justianto, selaku National Focal Point International Model Forest Network (IMFN) untuk Indonesia, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk berbagi pembelajaran. Menurutnya, konsep Model Forest bukan sekadar pendekatan teknis semata, melainkan platform kolaborasi multipihak yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Kehadiran Indonesia dalam forum ini memperkuat posisi Asia sebagai kawasan yang proaktif dalam mendorong pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.
Praktik Terbaik dan Masa Depan Lanskap Hutan
Pertemuan yang dihadiri sekitar 60 peserta dari berbagai negara dan mitra strategis, termasuk RECOFTC, membahas berbagai agenda krusial mulai dari restorasi gambut hingga adaptasi perubahan iklim. Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk diplomasi kehutanan, menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan produksi lestari dan pelibatan masyarakat bisa berkontribusi pada pembangunan rendah karbon.
Sebagai bukti konkret keberhasilan konsep ini, Indonesia menonjolkan pengembangan Model Forest Margowitan di Jawa Timur. John Novarly, Focal Point Model Forest Margowitan, menyebutkan bahwa pengalaman pengelolaan selama hampir dua dekade di sana telah membuktikan pentingnya kolaborasi. Keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan bukanlah hal yang mustahil jika dikelola dalam satu lanskap terpadu. Harapannya, inovasi dan pelajaran dari Indonesia ini dapat direplikasi dan diadaptasi oleh negara-negara lain demi masa depan hutan Asia yang lebih baik.
