Pemerintah tengah menggenjot transformasi sistem pendidikan nasional secara menyeluruh untuk mengejar ketertinggalan. Langkah ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga berfokus pada peningkatan kualitas literasi dan numerasi siswa. Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka, turun langsung ke Bogor. Keduanya, yang tampil santai dengan kemeja safari cokelat, disambut antusias oleh para siswa dan guru. Di sana, mereka meninjau murid-murid kelas 6 yang sedang asyik belajar matematika memanfaatkan layar televisi pintar. Pemandangan di ruang kelas tersebut seolah menjadi wujud nyata dari upaya digitalisasi pendidikan yang kini sedang dibangun pemerintah.
Efisiensi Anggaran untuk Infrastruktur
Bukan rahasia lagi bahwa infrastruktur dan distribusi tenaga pengajar masih menjadi persoalan pelik di Tanah Air. Mengatasi keterbatasan ini tentu butuh solusi taktis, salah satunya menjadikan teknologi dan platform jarak jauh sebagai jalan keluar yang strategis.
Namun, masalah utamanya tetap berakar pada anggaran. Dalam kunjungannya, Presiden menyoroti secara khusus soal efisiensi pengeluaran negara. Beliau menyebutkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan dana yang cukup besar, yakni sekitar Rp 16 triliun, khusus untuk perbaikan sekolah. Kendati demikian, angka fantastis itu nyatanya baru cukup menutupi perbaikan 11.000 fasilitas pendidikan, padahal ada sekitar 330 ribu sekolah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
Mengingat jomplangnya perbandingan tersebut, penghematan anggaran besar-besaran terus diupayakan demi mempercepat perbaikan sarana belajar. Tentu saja perbaikan fisik butuh waktu yang tidak sebentar. Sembari menunggu, digitalisasi hadir sebagai alternatif utama. Lewat kolaborasi lintas kementerian, pemerintah berusaha memastikan infrastruktur digital bisa masuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil. Prabowo meyakini bahwa kekayaan alam yang dikelola dengan benar pada akhirnya akan menghasilkan dana yang memadai untuk memberikan pendidikan terbaik bagi rakyat.
Krisis Kemampuan Dasar dan Langkah Kolaboratif
Infrastruktur yang memadai dan akses internet nyatanya hanyalah setengah dari perjuangan. Tantangan sesungguhnya justru ada di dalam ruang kelas, yaitu memastikan anak-anak benar-benar menguasai materi dasar. Selama sepuluh tahun terakhir, akses pendidikan di Indonesia memang meluas cukup pesat, tetapi penguasaan kemampuan fondasi seperti literasi dan numerasi masih jauh dari kata memuaskan. Merujuk pada hasil PISA tahun 2022, skor siswa Indonesia rata-rata masih betah berada di bawah standar OECD. Hanya segelintir anak yang nilainya sanggup melampaui rata-rata untuk kemampuan membaca, dan angka untuk matematika bahkan lebih memprihatinkan karena cuma menyentuh angka 18 persen. Anak-anak yang tidak menguasai kemampuan dasar ini nantinya akan sangat kesulitan saat harus menyerap ilmu yang lebih rumit di tingkat selanjutnya.
Fakta lapangan inilah yang mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah cepat. Menggandeng Tanoto Foundation, Gates Foundation, dan UNICEF, pemerintah baru saja meresmikan inisiatif kerja sama untuk mendongkrak kemampuan literasi dan numerasi anak-anak Indonesia. Program ini menyasar enam kabupaten di empat provinsi yang berbeda. Wilayah sasaran tersebut mencakup Medan dan Pematang Siantar di Sumatera Utara, Batang Hari di Jambi, Tegal di Jawa Tengah, hingga Ende dan Sikka di Nusa Tenggara Timur.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyadari betul urgensi dari kolaborasi ini, terutama untuk anak-anak di kelas awal sekolah dasar. Ia memaparkan tiga fokus utama dari program tersebut. Pertama, menyesuaikan metode pembelajaran tidak hanya dengan usia siswa, tetapi juga pendekatan pedagogi yang tepat. Kedua, membangun kebiasaan membaca sejak dini sebagai pendamping kemampuan literasi. Terakhir, mengenalkan konsep numerasi lewat cara berpikir logis sejak awal, bukan sekadar memaksa anak berhitung cepat atau menghafal rumus rumit.
Memberdayakan Guru Menuju Indonesia Emas
Target dari kolaborasi raksasa ini sangat terukur. Hingga tahun 2029 mendatang, inovasi pembelajaran ini ditargetkan mampu menyentuh 500 sekolah dasar negeri dan melatih 1.500 guru kelas awal beserta para kepala sekolah. Nantinya, setidaknya 45.000 siswa diproyeksikan akan merasakan langsung manfaat dari program ini. Abdul Mu’ti pun berharap dalam tiga tahun ke depan, perbaikan yang signifikan sudah mulai terlihat pada siswa kelas 1 hingga kelas 3.
Kunci utama dari keberhasilan program ini tentu saja ada di tangan para pengajar. Margaretha Ari Widowati, Head of Learning Environment Tanoto Foundation, menegaskan bahwa guru harus dibekali kemampuan agar bisa mengajar dengan lebih terstruktur di kelas. Dengan memanfaatkan data asesmen diagnostik, guru bisa memetakan kelemahan tiap siswanya dan menyesuaikan cara mengajar mereka. Hal ini sejalan dengan napas perjuangan Tanoto Foundation, lembaga filantropi independen bentukan Sukanto dan Tinah Bingei Tanoto, yang sejak 1981 telah konsisten mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Optimisme serupa disuarakan oleh para mitra global. Benjamin Piper, Direktur Pendidikan Global dari Gates Foundation, mencontohkan keberhasilan program NIPUN Bharat di India. Di sana, perbaikan praktik mengajar secara masif yang didukung data asesmen terbukti sukses mendongkrak kemampuan membaca dan matematika anak-anak. Pendekatan serupa yang dikombinasikan dengan kemauan politik kuat inilah yang akan diterapkan di Indonesia. Sementara itu, Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, mengingatkan bahwa memenuhi hak anak atas pendidikan berkualitas adalah syarat mutlak jika Indonesia sungguh-sungguh ingin mewujudkan ambisi Generasi Emas 2045.
Pada akhirnya, seluruh ikhtiar ini bermuara pada satu pemahaman yang sama. Seperti yang ditekankan oleh Presiden Prabowo di sela-sela kunjungannya, pendidikan adalah jalan penentu bagi kebangkitan sebuah bangsa. Mustahil Indonesia bisa bertransformasi menjadi negara maju dan sejahtera apabila fondasi pendidikannya dibiarkan rapuh tanpa perbaikan yang berarti.
