Seruduk Kantor DPRD, Ini Desakan Fraksi Revolusi Keadilan dan Masyarakat

oleh -
Fraksi Revolusi Keadilan dan puluhan masyarakat unjuk rasa di kantor DPRD Jeneponto,14/10/2019

CAKRAWALAINFO.id,JENEPONTO – Aksi unjuk rasa desakan Koalisi Fraksi Revolusi Keadilan dan Masyarkarat bersama puluhan masyarakat Desa Jenetallasa Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

Aksi unjuk rasa itu berlangsung di Kantor DPRD Jeneponto, jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Senin, (14/10/2019).

Aksi tersebut dilakukan terkait polemik adanya ketidakpastian dalam proses tahapan Pilkades serentak di beberapa Desa yang akan melaksanakan Pilkades.

“Pelaksanaan Pilkades serentak di Jeneponto berdasar pada UU nomor 6 Tahun 2014 juncto Permendagri 112 Tahun 2014 Tetang Pemilihan Kepala Desa.

Sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Juncto Perda nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pemberhentian dan masa jabatan Kepala Desa,” kata Orator Aksi Alim Bahri.

 

Baca Juga : Kemah Temu Kader Kesehatan Remaja SBH Jeneponto Hadirkan 360 Orang

 

Desakan Fraksi Revolusi Keadilan dan Masyarakat ini terus geruduk kantor DPRD Jeneponto.

Menurutnya, melihat dari azas pelaksanaan Pilkades tersebut, maka Kepala Daerah wajib menjamin kepastian pelaksanaan Pilkades.

Dan berjalan secara konsekuen dan demokratis sebagimana ketentuan perundangan – undangan yang berlaku.

“Namun secara implementatif, pelaksanaan tahapan pilkades yang dihelat secara serentak 2019 nampaknya terdapat indikasi ketidak seriusan dari pihak pemerintah daerah dan cenderung menghadirkan kesan yang patut diduga upaya politisasi,” ungkapnya

Alim Bahri menjelaskan, tahapan seleksi bakal calon kepala desa disinyalir tidak berkeadilan, seperti yang terjadi di Desa Jenetallasa Kecamatan Rumbia.

 

Baca Juga : Tegas! Kisruh Pilkades di Jeneponto, AFR Minta Panitia dan Cakades Taat Aturan

 

“Dinamika yang terjadi di Desa Je’netallasa, Dengan sepihak Panitia Pilkades mendiskualifikasi bakal calon Kepala Desa Je’netallas dengan alasan pemalsuan dokumen, pada saat tahapan tes sedang berlangsung.

Untuk itu berdasar dari SP2HP tercantum hasil penyilidikan secara jelas tidak ditemukannya fakta hukum tentang dugaan terjadinya tindakpidana pemalsuan dokumen.

“Untuk itu kami mendesak Kepada Bupati Jeneponto agar segera Mencopot Panitia Kabupaten.

Dari Panitia Pilkades Serentak dan dari Jabatan Struktur-fungsional Birokrasi Pemerintahan,” tegas Alim Bahri.

 

Baca Juga : Pebalap Liar di Gowa Resahkan Warga, Subnit 2 Turjawali Gelar Cipkon

 

Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak Bupati Jeneponto dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikut sertakan Abdul Salam dalam seluruh Tahapan Pilkades di Desa Jenetallasa Kecamatan Rumbia,” tutup Alim Bahri

Sampai berita ini diterbitkan, masih berlangsung perdebatan antara pengunjuk rasa

Dengan Panitia Pilkades tingkat Kabupaten diruang rapat komisi I DPRD Jeneponto

Penulis : Syam
Editor : SR
© | CAKRAWALAINFO.id 2019

loading...