Perkara Kasus Pasar Campalagian, Ahli Waris Minta Polda Sulbar Transparansi

oleh -
Syahrul, ahli waris tanah saat menggelar jumpa pers. Rabu (14/8/2019).

CAKRAWALAINFO.id, MAKASSAR – terkait perkara sengkete lahan di pasartua Campalagian, Desa Bone, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat (Sulbar) sejak tahun 2013 hingga saat ini belum menuai titik terang.

Syahrul sebagai pelapor dan cucu dari almarhum Giling A’bana Hari pemilik objek tanah yang menjadi lokasi pasar Campalagian yang memperoleh kuasa dari Djamaluddin meminta agar Polda Sulbar transparan dalam menangani kasus sengketa tanah ini.

Menurutnya hingga kini pihak penyidik Polda Sulbar yang dulunya Polda Sulselbar telah menghentikan perkara kasus yang telah dilaporkan pada 20 September 2013 lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan fiktif dan pembuatan sertifikat tanah yang diduga palsu dengan atas nama Pemkab Polman.

“Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar menghentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Dari sini saya merasa ada keganjilan pasalnya ada beberapa alasan dan dua bukti yang saya lampirkan,” kata Syahrul saat jumpa pers di Warunk Sotta Jalan Hertasning Makassar, Rabu (14/8/2019).

“Ironisnya lagi dari penetapan tersangka dirubah menjadi saksi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dihilangkan dan status Sidik di turunkan menjadi Lidik. Ini kan ada keganjilan, ” tambah Syahrul.

Distreskrimsus Polda Sulbar dituding tidak transparan dalam penanganan kasus ini. Kuasa Ahli Waris pemilik objek tanah pasar Campalagian telah membawa perkara itu ke Mabes Polri.

“Saya buat pengaduan di Propam Mabes Polri Jakarta, Dugaan suatu pelanggaran kode etik profesi Polri atas ketidak profesional dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar,” sebutnya.

Selain itu Syahrul juga mempertanyakan apakah ada KUHAP atau aturan Kapolri yang membenarkan status tersangka di rubah menjadi saksi (bukan saksi mahkota), menghilangkan BAP dan menurunkan status sidik jadi lidik.

Diketahui perkara kasus tanah pasar tua Campalagian pada September 2013 lalu diklaim milik Pemkab Polman hingga bergulir ke Polda Sulsel lalu dilimpahkan kembali ke Polda sulbar.

Dalam kasus ini menyeret nama Wakil Bupati Polman nonaktif Muhammad Natsir Rahmat dan beberapa pejabat yang diduga terkiat soal pasar Campalagian.

Penulis : A. Syahrul Khair
Editor : Agil Munawar
© | CAKRAWALAINFO.id 2019