LBH Pers Makassar Sorot Polres Gowa Terkait Sanksi Pelajar Tak Bisa Urus SKCK

oleh -
LBH Pers Makassar Sorot Polres Gowa Terkait Sanksi Pelajar Tak Bisa Urus SKCK
Salah satu pelajar saat diperiksa polisi.

CAKRAWALAINFO.id, GOWA — Terkait sanksi terhadap belasan pelajar yang berhasil di razia Sat Intel Polres Gowa menuai sorotan dalam sanksi pelanggar hukum tak bisa diberikan atau mengurus SKCK.

Lantaran memberikan sanksi mencatat pelanggaran hukum di Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK.

Pernyataan Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga melalui beberapa media terkait sanksi pada para pelajar yakni tidak dapat menerima ataupun mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), mendapat sorotan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar.

 

Baca juga : 17 Pelajar di Gowa Dirazia Polisi, Nama Pelajar Masuk Pelanggar Hukum di SKCK

 

Salah seorang staf LBH Pers Makassar, Firmansyah menegaskan, langkah yang dilakukan Polres Gowa adalah pelanggaran terhadap Undang-undang (UU).

“Saya pikir itu perbuatan semena-sema, jika alasannya karena ikut demonstrasi, maka patut dipertanyakan apa dasar hukumnya? demonstrasi itu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi sehingga tidak ada alasan polisi untuk tidak diberikan dan itu jelas sangat intimidasi,” tegas Firman.

Demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar tersebut, kata Firman, merupakan hak berekspresi Untuk menyatakan pendapat dan Pikiran.

Justru, kata Firman, UU No 9/1998 mengamanahkan untuk menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pendapat dan pikiran dan bukan malah melarangnya.

Sikap kepolisian terhadap siswa tersebut dengan mengancam tidak memberikan  SKCK Kepada siswa  tersebut ucapan yang aneh,” ujar Firman.

“Bagaimana mungkin orang tidak diberikan SKCK, sementara siswa tersebut bukan sedang menjalankan kejahatan. Ini kan sangat tidak masuk akal,” tandas Firman.

Sementara, salah satu tim hukum LBH Pers, Kadir Wokanubun menambahkan penyampaian pendapat dan berekspresi adalah hak asasi setiap warga negara, hak asasi tersebut melekat pada setiap warga negara.

Termasuk anggota kepolisian jika merasa hak-haknya dilanggar, dalam konteks hak sipil politik maupun hak ekosob secara luas.

 

Baca juga : Saintek dan Mapalasta UIN Makassar Terlibat Bentrok, Ini Pemicunya!

Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat jika menganggap terjadi ketidakadilan atau kekeliruan dalam kebijakan yang dikeluarkan negara.

“Respons Kapolres Gowa terhadap adanya penyampaian aspirasi 17 siswa SMA diantaranya yang kemudian dicatat dalam catatan kriminal kepolisian dan dianggap tidak berhak menerima SKCK merupakan tindakan yang keliru irrasional dan kedangkalan dalam mengambil keputusan,” tegas Kadir.

Selanjutnya…
Dia menilai, langkah me…

Penulis : A. Syahrul Khair
Editor : Ikram Fairuz
© | CAKRAWALAINFO.id 2019