KPPM Makassar Minta Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

oleh -
Koalisi Perjuangan pemuda dan Mahasiswa (KPPM) Makassar. Unjuk Rasa

CAKRAWALAINFO.id, MAKASSAR – Mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus UIN Alauddin Makassar meminta agar PBB mengecam beberapa situasi dan konflik yang terjadi di Indonesi.

Hal itu menjadi tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan pemuda dan Mahasiswa (KPPM) Makassar.

Mereka membakar sejumlah ban bekas di badan jalan dan menyandera satu unit mobil truck untuk dijadikan mimbar orasi para aktivis.

Dikatakan Jenderal Lapangan, Nurwahid, atas terpilihanya kembali Joko Widodo dan Ma’ruf Amin ini merupakan langkah yang keberhasilan.

“Namun, pencapaian tersebut itu berbanding terbalik, dimana saat ini banyaknya konflik-konflik yang tak terelakka. Periode lalu dimasa kepemimpinan Jokowi-JK mulai lahir konflik-konflik,” kata Nurwahid, Jumat (18/10/2019).

Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan Jokowi-JK tak pernah menuntaskan kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM). Saat itu juga menurut Wahid, mereka menjanjikan saat kampanye politiknya di periode pertama.

“Itu seperti kasus peristiwa Mei 1998, Tragedi Trisakti, penculikan 199 dan pelanggaran HAM lainnya,” tegasnya.

Aksi KPPM Ini berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Dan menutup badan jalan Sultan Alauddin Makassar.

Tak hanya itu, mereka juga meminta untuk menghentikan aksi tindakan represif dan kriminalisasi yang dilakukan aparat negara terhadap para aktivis.

“Konflik Agraria periode 2014-2018 mnimbulkan 1.769 konflik dan diduga 41 orang diduga tewas bahkan 546 dianiaya dan tertembak sebanyak 940 orang petani dan aktivis di kriminalisasi,” kata dia.

Mereka juga mengecam atas perevisian dan rancangan undang-undang yang tidak pro rakyat. Seperti melemahkan KPK, Undang-Undang RKUHP, Ketenagakerjaan, Minerba, dan yang lainnya.

“Kita melihat juga upah buruh dinilai tidak mampu menyelasaikan persoalan upah buruh, penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK),” tukasnya.

Poin-point tuntutan mereka yakni, Meminta kepada dunia Internasional untuk memastikan penuntasa kasus pelanggaran HAM.

Meminta kepada Internasional Labour Organization (ILO) untuk memastikan upah buruh di Indonesia semakin naik, mencabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Meminta kepada Presiden atas kematian dan beberapa mahasiswa yang di represif dalam aksi September Berdarah (SEDARAH).

Saat ini, arus lalu lintas mulai lancar dari arah Kabupaten Gowa menuju Makassar.

Penulis : A. Syahrul Khair
Editor   : Ikram Fairuz
© | CAKRAWALAINFO.id 2019