KPK RI Gelar Monev MCP Pencegahan Korupsi Di Bantaeng, Ini Penegasannya

oleh -

CAKRAWALAINFO.id, BANTAENG — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Progres Monitoring Centre of Prevention (MCP).

Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2019 dan Diseminasi Wajib Pungut Pajak (WAPU) Tahun 2019 di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan,Kamis, 3 Oktober 2019.

 

Baca juga : Mengaku di Intimidasi, Pria di Bantaeng Kabur Dari Kampung Halamannya

Kegiatan itu terselenggara atas kerja sama KPK RI melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba dan Kepulauan Selayar.

Dimana jajaran Pemerintahan dari keempat daerah tersebut hadir sebagai peserta yang di selenggarakan di gedung Balai Kartini, Kabupaten Bantaeng.

Kegiatan tersebut, diibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bantaeng, H Sahabuddin, yang mewakili Bupati Bantaeng.

Dalam sambutannya, H Sahabuddin, sangat mengapresiasi kegiatan itu,yang menurutnya, sebuah kehormatan sekaligus sebagai titik tolak saling introspeksi diri untuk menata diri dalam menata pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan KPK dan seluruh hadirin yang hadir di kegiatan yang kita laksanakan di Kabupaten Bantaeng,” kata H Sahabuddin

Lebih lanjut, Sahabuddin, menyampaikam, kehadiran KPK yang menginisiasi Monev, menjadi alat kontrol bagi Pemerintah Daerah untuk senantiasa menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

“Kita semua sepakat bahwa korupsi musuh bersama. Untuk itu langkah preventif harus dilakukan sejak dini”, tegas dia.

KPK yang mengutus Tim Korsupgah yang dipimpin Edi Suryanto didampingi Dwi Apriliani Linda. Di hadapan peserta Monev, berharap agar Pemda dalam rangka memenuhi MCP bukan karena takut dengan KPK.

“Bapak Ibu kami arahkan melengkapi instrumen yang ada dalam MCP. Tapi kami berpikir jangan melengkapi itu karena KPK, jangan takutlah dengan KPK,” tuturnya.

 

Baca juga : 190 Kepsek Telah mengikuti Diklat Penguatan Standar Kompetensi,6 Tidak Lulus

 

MCP itu kata Edi, memuat 8 instrumen yakni APIP, Dana Desa, OPD, BMD, APBD, PBJ, PTSP dan ASN. Secara berurut presentasenya, masing-masing sebesar 15, 5, 10, 10, 15, 15, 15 dan 15 persen.

“Jika kedelapan instrumen itu dijalankan, kita yakin korupsi sudah bisa dicegah, Outputnya akan terhindar dari penyalahgunaan anggaran yang dapat mengakibatkan pidana,” ujarnya

Penulis : Supriadi Awing
Editor   : SR
© | CAKRAWALAINFO.id 2019