Kini Sertifikat Halal Untuk Brand Tak Lagi di MUI, Tapi di Kemenag

oleh -
Kini Sertifikat Halal Untuk Brand Tak Lagi di MUI, Tapi di Kemenag
Ilustrasi Halal

CAKRAWALAINFO.id – Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan seluruh produk di Indonesia memiliki sertifikat halal mulai besok, Kamis 17 Oktober 2019.

Selirih brand Halal itu berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Produk yang masuk, diterbitkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib disetujui halal,” demikian tercantum dalam Pasal 4 UU JPH.

 

Baca juga : Miliki Sabu 36 Gram, Tim Elang Polrestabes Makassar Lumpuhkan Pelaku

 

Dalam beleid juga dijelaskan, bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal (PPH) terdiri atas, bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.

Bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik. Seluruhnya wajib halal sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal didalam Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.

Dan juga untuk menyetujui kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal.

Pemilik usaha juga wajib mengatur lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.

Pengusaha juga wajib mengganti Sertifikat Halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi Bahan untuk BPJPH.

Diharapkan, berhutang usaha yang memiliki produk yang mengandung bahan halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut.

Sebelumnya, sertifikasi produk halal dilakukan langsung oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI).

 

Baca juga : Wujudkan Misi, DPD LAN Sulsel Temui Ketua DPRD Makassar

 

Namun, per 17 Oktober 2019, wewenang itu ditetapkan di tangan pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama.

BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH Pengaturan dalam Peraturan Presiden.

Lembaga memutuskan merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.

Selain itu, diterbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, serta sertifikat halal pada produk luar negeri. BPJPH juga melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.

 

Baca juga : Dewan Pengawas Belum Terbentuk, UU KPK Baru Berlaku 17 Oktober 2019

 

Selanjutnya, melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi halal auditor, pengawasan terhadap JPH, membina auditor halal, bekerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Jaminan produk halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian lisensi produk untuk masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.

Selain itu, tingkatkan nilai tambah bagi usaha untuk menghasilkan dan menjual produk halal.

Editor   : Indah
© | CAKRAWALAINFO.id 2019