Dianggap Resahkan Warga, Mahasiswa Demo PT. Huady di Depan Kantor DPRD Bantaeng

oleh -
Mahasiswa dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantang adu argumen, Senin, (07/10/19).

CAKRAWALAINFO.id, BANTAENG — Puluhan peserta aksi demonstrasi yang tergabung Aliansi Mahasiswa Bantaeng Bersatu (Ambar) kembali melakukan aksi demo depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, senin (07/10/2019).

Para pendemo menuntut keberadaan perusahaan PT Huady Nickel Alloy Indonesia, yang terletak di Desa Papanloe, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulsel yang selama ini beroperasi yang diduga tidak memiliki izin amdal.

Jenderal Lapangan Irsan Akbar dalam orasinya menuntut dan mendesak Dinas Lingkungan Hidup untuk merealisasikan hasil notulen pada 21 Novrmber 2018 lalu, mendesak DPRD Kabupaten Bantaeng untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, mendesak PT Huady untuk merealisasikan ganti rugi yang diakibatkan oleh PT Huady, DPRD Kabupaten Bantaeng harus bersikap dan membentuk Pansus terkait dampak Lingkungan yang diakibatkan PT Huady, mendesak PT Huady merealisasikan UU No 4 tahun 2009 tentang menerba.

Ia menganggap keberadaan perusahaan PT Huady Nickel Alloy Indonesia sangat berdampak buat warga, ada yang mengalami muntah darah karena menghirup udara dari polusi pabrik,”Ujar Irsan.

“Sejumlah warga setempat mengalami muntah darah karena menghirup debu dari polusi pabrik. Termasuk anak-anak yang menderita infeksi saluran pernafasan atas (Ispa) harus menjalani pemeriksaan di sejumlah klinik. Belum lagi penyelesaian soal ganti rugi lahan,” ungkap Irsandi Akbar.

Aksi demonstrasi yang berlangsung sekira 2 jam di depan kantor DPRD Bantaeng, sempat menuai ketegangan setelah diterima oleh ketua DPRD Bantaeng Hamsyah, dan wakil ketua H. Irianto dan Muh. Ridwan, Dimas Dharmadi, Asbar Sakti, Muh.Rahman Tompo serta Kadis Linkungan Hidup Bantaeng.

Ketegangan berlangsung karena pendemo dan Kadis Lingkungan Hidup beradu argumen dan saling melempar pertanyaan.

Kadis Lingkungan Hidup Bantaeng, H. Abdullah Taibe menyikapi, adanya gangguan yang dialami warga sekitar perusahaan PT Huady diantaranya getaran dan keluhan penyakit diakibatkan pencemaran bising debu, bukan kewenangan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng,”Ungkapnya.

“adanya keluhan penyakit yang diakibatkan pencemaran bising debu dari pabrik bukan kewenangan Dinas LH tapi Provinsi,”Jelasnya.

Aksi Mahasiswa didepan Kantor DPRD Bantaeng.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng menerima aspirasi para pendemo, untuk segera di bentuk Pansus. Sebentar setelah rapat paripurna para anggota DPRD Bantaeng akan turun langsung ke Perusahaan PT Huady. Jika benar tidak memiliki Ijin amdal, perusahaan itu kita tutup, tegas Ketua DPRD Bantaeng Hamzah.

“jika benar terbukti PT. Huady tidak memeiliki Ijin Amdal maka kami akan tutup dan kami semua akan turun langsung meninjau,”Jelasnya.

Hal senada juga dikatakan mantan Ketua DPRD Bantaeng yang terpilih dua periode,  H. Rahman Tompo, mengatakan kami sudah membahas pada tahun 2018 lalu, pihak perusahaan telah berjanji memenuhi persyatan administrasinya, selanjutnya Kepala Desa Papan Loe hingga detik ini tak ada laporan.

“saya mensport para peserta demo dari Mahasiswa mari kita sama sama mengkawal keabsahan PT Huady, semoga kedepan saya lebih giat lagi bekerja demi kesejahteraan Masyarakat Bantaeng,” Pungkas Rahman Tompo.

Penulis : Supriadi Awing
Editor : Ig
© | CAKRAWALAINFO.id 2019