Dewan Pengawas Belum Terbentuk, UU KPK Baru Berlaku 17 Oktober 2019

oleh -

CAKRAWALAINFO.id,JAKARTA-UU KPK terbaru mulai berlaku 17 Oktober besok, Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) diperkirakan bakal terhambat dalam melakukan pemberantasan korupsi

Pasalnya dalam UU KPK yang baru tersebut, KPK wajib meminta izin kepada Dewan Pengawas untuk melakukan langkah-langkah penindakan.

KPK bakal terhambat dalam penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan, karena Dewan Pengawas belum terbentuk.

Kekhawatiran KPK yang bakal terkendala setelah UU KPK di berlakukan pada 17 Oktober 2019, diungkapkan oleh lembaga pemantau korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, yang dilansir dari BBC News Indonesia. pemberlakuan UU KPK yang baru ini akan membuat lembaga antirasuah itu “mati suri” dalam beberapa bulan ke depan.

Hal ini dikarenakan dalam UU KPK yang baru, disebutkan setiap penindakan termasuk penyitaan, penyadapan dan penggeledahan wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas), lembaga yang sejauh ini belum dibentuk.

“Dalam hal menyita, dewasnya tidak ada, tidak bisa memberikan izin, soal penyitaan. Kalau (KPK) nekat melakukan itu, akan ada potensi gugatan hukum,” kata Donal

Undang-undang revisi KPK tersebut akan mulai berlaku Kamis 17 Oktober 2019.

Terkecuali jika Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang, sebagaimana disarankan oleh banyak pihak.

Berdasarkan Undang Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, aturan ini mulai berlaku 30 hari setelah disahkan.

Dengan kata lain, sumber daya KPK harus tunduk terhadap UU ini mulai 17 Oktober 2019

Penulis : Redaksi
Editor   : SR
© | CAKRAWALAINFO.id 2019

loading...